Oleh Daniel Mahendra

Di sebuah negeri, ada seorang petani yang terpilih menjadi presiden. Ini terdengar luar biasa. Sebab selama ini, negeri tersebut selalu memiliki presiden yang berasal dari kalangan militer. Setelah masa-masa kediktatoran tersingkir, melalui sebuah perjuangan yang tak sebentar, maka naiklah seorang sipil yang berasal dari kalangan kebanyakan negeri itu: petani!

Bisa dibayangkan, masa-masa awal jabatannya penuh diwarnai dengan atmosfir pedesaan. Karena selama ini ternyata para petani lebih banyak mendiami wilayah pedesaan, ketimbang kota. Entah kenapa! Jadi tidak aneh bila sang presiden begitu memberi perhatian khusus pada masalah pertanian.

Lihat saja cara ia menempatkan menteri dalam kabinetnya: penuh berisi petani yang memang kawan sedesanya. Hanya sebagian kecil golongan nelayan dan pedagang saja yang duduk di kursi eksekutif. Sisanya pak dan bu tani yang biasa macul di sawah. Bahkan, sang presiden melakukan sebuah gebrakan yang mencengangkan: seluruh pegawai negeri dipensiunkan dini. Out semua! Gantinya ya para petani itu. Kini petani itulah pegawai negeri.

Setiap orang yang kerja di sawah, kebun, ladang adalah pegawai negeri. Mereka semua mendapat gaji dari pemerintah. Semua diatur melalui tingkat golongan kepegawaian, seperti layaknya golongan pegawai negeri saat orde-orde sebelumnya. Maka profesi petani menjadi terpandang, prestisius, dihormati serta sudah barang tentu: dielu-elukan.

Setiap ibu di negeri itu selalu menginginkan anaknya kelak menjadi petani. Mereka disekolahkan tinggi-tinggi. Masuk universitas, Fakultas Pertanian, agar menjadi petani yang handal. Industri tetap ada, namun kecil persentasenya. Teknologi tetap dipertahankan, tapi lebih diprioritaskan pada sektor pertanian. Sekolah teknik menjadi biasa-biasa saja. Para mahasiswa pertanian menjadi kaum yang disegani. Para bankir, pengusaha, dan polisi tetap dibutuhkan. Namun mereka sekedar dipandang sebagai profesi pelengkap.

Belum lagi dua tahun menjabat, sang presiden sudah berhasil membuat negeri ini dikenal sebagai pengekspor beras terbesar di dunia. Banyak negara pengkonsumsi nasi menikmati beras negeri ini. Banyak negara maju yang menjual teknologinya untuk pertanian negeri ini. Devisa memang belum terdongkrak sangat. Namun mata uang negeri ini nampak terus menguat terhadap nilai tukar dolar (entah dolar mana!). Harga minyak sedikit demi sedikit dapat dikendalikan. Subsudi pemerintah lebih banyak dihabiskan pada sektor pertanian, di samping pendidikan dan kesehatan. Golongan petani memang merasa sedang di atas angin. Kecemburuan memang ada. Namun hal itu muncul dari kalangan yang berseberangan dengan partai sang presiden. Dan itu dianggap wajar.

“Bagaimana kesejahteraan rakyat negeri ini, para menteriku?” tanya sang presiden pada suatu rapat di pagi hari.

“Bagus, Pak!” jawab Menteri Kesejahteraan Rakyat. “Mereka tampak menikmati iklim baru negeri ini. Makin sedikit orang yang kekurangan makan.”

“Bagus! Keamanan?”

“Terkendali, Pak!” ujar Kepala Polisi Negeri. “Angka kejahatan nampak menurun. Mungkin ini disebabkan banyaknya lapangan pekerjaan pada bidang pertanian.”

“Bagus! Bagaimana dengan kesehatan?”

“Menarik, Pak Presiden!” timpal Menteri Kesehatan. “Angka kematian dapat ditekan. Masyarakat mendapat layanan kesehatan yang memadai. Namun angka kelahiran dalam satu semester terakhir menunjukkan gelagat naik, Pak!”

“Naik? Waduh, coba kau cari sebab serta solusinya, ya!” tukas sang presiden menutupi kekagetannya. “Baiklah, emh, Menteri Komunikasi, bagaimana laporanmu?”

“Emh… ya, Pak! Terus terang ini bukan soal mudah. Namun kita selalu menekankan pada seluruh media baik cetak maupun elektronik untuk memperkecil nuansa politik, agar mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan pertanian.”

“Hmmm… rapi juga kerja kamu!” senyum sang presiden bangga. “Ah, ya, Menteri Dalam Negeri. Sejauh mana para petani memegang jabatan bupati atau gubernur?”

“Maaf, Pak! Seperti kita ketahui, sejak awal memang banyak petani yang berhasrat terhadap posisi tersebut. Di seluruh propinsi, kotamadya, maupun kabupaten tak pernah sepi dari pencalonan jabatan-jabatan itu. Namun, dalam kurun waktu satu semester terakhir banyak bupati, walikota, bahkan gubernur yang didemo untuk mundur dari jabatannya!”

“Didemo? Waduh! Kenapa?!”

“Rata-rata para petani itu tak menguasai bidang pemerintahan, Pak. Mereka tidak tau apa yang musti dilakukan!”

“Hmmm… ini memang masalah pendidikan. Ya… ya… Tapi coba kau pertahankan posisi mereka. Nanti kita adakan pembekalan jabatan berkala. Mulai dari tingkat pusat sampai tingkat terendah. Ha, ini pun terkait dengan semua departemen, ya!”

“Ya, Pak!” jawab para menteri serempak.

Begitulah suasana rapat kecil negara. Semua diatur dengan kesederhanaan.

Para menteri cukup mengenakan batik atau baju lengan panjang. Tidak ada Volvo sebagai kendaraan dinas. Bahkan waktu pertama kali duduk di kursi nomor satu, sang presiden pergi ke kantor naik dokar dengan dua kuda. Tentu saja ini membuat para menteri tak enak hati. Karena rata-rata dari mereka begitu ditunjuk menjadi menteri cepat-cepat beli mobil panjang warna hitam.

“Pokoknya harus panjang, dan warna hitam!” ujar seorang petani yang baru ditunjuk menjadi menteri di sebuah showroom mobil.

“Iya, tapi merknya apa, Pak?”

“Terserah!”

Tentu saja para menteri itu tidak mau tau apa merk mobil yang dibelinya. Karena dulu mobil panjang warna hitamlah yang sering digunakan pejabat negara di televisi.

Dan kini jelas protokoler negara yang kerepotan menghadapi ulah presiden yang menggunakan dokar sebagai alat transportasi.

“Aturannya tidak begitu, Pak!”

“Kalau begitu mulai sekarang aturannya diubah!” tegas sang presiden. “Aku harus memberi contoh pada rakyatku untuk hidup sederhana!”

Tak cukup sampai di situ, setelah lewat masa dua tahun menjabat, sang presiden mengadakan rapat negara mendadak. Hasilnya ingin ia ajukan pada DLN (Dewan Legislatif Negeri).

“Saudara-saudara tahu kenapa kuadakan rapat mendadak ini?”

“Tidak tahu, Pak!” ujar para menteri hampir serempak.

“Begini. Selama ini kita sudah cukup dikenal sebagai negara penghasil beras terbesar di dunia. Namun ada satu hal yang masih menggangguku, yaitu nilai devisa kita yang aku rasa masih jauh dari target. Aku ingin negeri ini makmur. Dan kenyataan membuktikan kita kuat dalam sektor pertanian.” ujar sang presiden yang berasal dari partai berlambang kerbau itu.

“Apa lagi yang musti kita lakukan, Pak?” tanya Menteri Pertanian.

“Ya, kamu punya tugas berat. Tapi tentu dibantu departemen lain!” ujar sang presiden pada Menteri Pertanian. “Kita musti memaksimalkan areal pesawahan. Tanah-tanah tidur, tanah nganggur, bahkan bila perlu kita beli tanah-tanah kota, untuk dijadikan pesawahan!”

“Wah… dananya dari mana, Pak?” sela Menteri Keuangan.

“Tepat! Siapkan kas negara. APBN kita memungkinkan untuk itu kan? Tidak ada yang membandel dalam hal ini. Gunakan tanah-tanah semaksimal mungkin demi pertanian semata!”

“Baik, Pak!” duli para menteri hampir berbarengan.

Maka dimulailah gebrakan pemerintah. Hasil rapat yang diajukan pada DLN jelas langsung disetujui. Karena partai sang presiden memang hampir mendominasi kursi legislatif. Semua tanah yang dirasa nganggur dijadikan areal pesawahan. Lembah-lembah, gunung-gunung, serta bukit-bukit tak lepas dari incaran proyek negara. Bahkan tanah-tanah di kota banyak yang dibeli untuk dijadikan pesawahan. Dibeli oleh negera dengan harga tinggi. Gedung-gedung tua dirubuhkan. Bekas bank yang terkena likuidasi tempo lalu diratakan dengan tanah. Semua dijadikan sawah. Cocok tidak cocok tanah tersebut.

Maka, dalam kurun waktu enam bulan sejak digulirkan proyek raksasa itu, wajah negeri ini penuh dengan sawah. Sawah ada di mana-mana. Di samping kantor polisi. Di belakang sekolahan. Di seberang rumah sakit. Di tengah-tengah mal. Semua penuh dengan sawah. Penggarapnya? Itu bukan soal pelik. Banyak angkatan produktif yang siap jadi petani. Negara siap menggaji mereka. Bibit dan pupuk disediakan dengan cuma-cuma. Tapi mereka mutlak musti tanam padi tiga kali dalam setahun. Ini tak bisa ditawar-tawar. Para petani itu boleh mengutip persentase untung dari sawah yang mereka hasilkan, di samping mendapat gaji tetap serta pensiun, lengkap dengan tunjangan istri dan anak. Gebrakan sang presiden memang dahsyat!

Kini sang presiden selalu bersafari keliling kota: mengontrol penggarapan sawah. Ia tetap menggunakan dokar. Kalau sudah begitu, intel negara dibuat kelimpungan untuk mengamankan suasana. Ia turun ke jalan. Berbincang dengan para petani. Bahkan terkadang ikut makan siang bersama petani di dangau di tengah sawah yang ia kunjungi.

Lama-kelamaan, acara safari ini mutlak menjadi agenda kepresidenan. Ia tak lagi menggunakan dokar. Karena ia musti ke luar kota. Ke propinsi-propinsi di seluruh negeri. Mau tak mau sang presiden mulai menggunakan mobil. Dan sebagai seorang presiden, pihak protokoler negara tidak mau menanggung resiko dengan hanya menggunakan mobil biasa. Ini masalah keamanan. Mobil itu harus berlapis baja, panjang, besar, serta mewah. Bahkan pesawat serta helikopter kepresidenan mau tak mau musti disiapkan. Untuk hal ini sang presiden tak bisa membantah, karena kini ia mulai merasakan nikmatnya menggunakan kendaraan mewah. “Hmmm… kenapa tidak dari dulu aku menyadari nikmatnya naik kendaraaan seperti ini! Bodoh juga aku!” Dan setiap kedatangan presiden mulai disambut petani dengan pesta-pesta pora secara besar-besaran.

* * *

SUDAH TIGA tahun negeri ini dipimpin oleh presiden tani. Lihatlah, sawah lengkap dengan dangau-dangaunya melulu menjadi pemandangan kota dan desa. Tak ada lahan secuil pun yang tak digunakan bagi pesawahan. Di pojok jalan ada sawah dan dangau. Di perempatan jalan ada sawah dan dangau. Di tengah kota besar juga ada sawah dan dangau. Sawah dan dangau betul-betul ada di mana-mana. Digarap-tidak digarap, sawah dan dangau selalu bermunculan. Kadang sawah kering sekali pun ada yang menungguinya. Dangau yang reyot ada saja yang menongkronginya. Entah siapa! Karena banyak orang mulai tergiur dengan gaji tetap serta pensiun di hari tua. Yang lebih menggelikan lagi, sang presiden mewajibkan dangau-dangau itu dihiasi lukisan wajahnya, juga lukisan wajah bapaknya, yang menurutnya: adalah petani tulen saat jaman pergerakan dulu.

Dinas Pertamanan Kota mulai kelimpungan menghadapi ini. Masterplan pemerintah daerah juga repot. Areal hunian, perdagangan, dan industri banyak yang berubah fungsi. Tumpang tindih. Ini disebabkan karena tak semua sawah itu digarap dengan sebagaimana mestinya. Ada saja orang mengaku petani, dan siap menggarap sawah. Pemerintah pusat bukannya tak peduli, tapi karena saking banyaknya areal tanah yang berubah fungsi. Dan tentu saja tak semua tertangani dengan segera. Karena ini benar-benar melanda seluruh pelosok negeri.

Orang-orang (yang kebetulan bukan petani) mulai berpikir, untuk apa sawah-sawah itu kalau tak digarap dengan serius. Untuk apa dangau-dangau itu kalau tak pernah jelas fungsinya. Memadati ruas-ruas jalan kota. Berhimpit-himpitan dengan gedung bertingkat. Menimbulkan kesan kumuh karena kosong tak digarap.

Sementara sang presiden masih sibuk bersafari keliling negeri. Menghabiskan dana ratusan juta, bahkan milyaran banyaknya. Membawa segenap menteri dan sanak saudara dari kalangan pribadi. Dan tetap lantang berseru-seru dari rumah kontrakannya yang berharga milyaran: “Mulailah hidup sederhana. Kencangkan ikat pinggang. Contohlah para petani!”

* * *

Rumah Malka Bandung, 20 Januari 2002

Jam 01.30 WIB.